Pendidikan vs Kemiskinan

PENDIDIKAN VERSUS KEMISKINAN

“Jer basuki mawa bea” adalah ungkapan yang telah akrab di telinga masyarakat, yang menunjuk pada konsekuensi financial atas perolehan prestasi. Dewasa ini, pendidikan –terlebih yang berkualitas- sering diidentikkan dengan mahalnya biaya. Sebagian kalangan memandang bahwa gejala kapitalisasi sekolah telah merebak, sehingga pendidikan yang diharapkan mampu memobilisasi potensi kaum papa untuk meraih masa depan yang lebih baik semakin jauh dari kenyataan. Sungguh ironis, bahwa pendidikan yang dianggap sebagai salah satu cara ampuh untuk menanggulangi kemiskinan, justru menjadi penghambat atau penghalang perubahan nasib kaum papa ini. Keadaan ini masih ditambah sangat kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya penyediaan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang murah dan berkualitas.

 

 

A.    PENDAHULUAN

Opini public yang barangkali patut dibenarkan adalah bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang, termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya. Biaya sekolah mahal! Itulah keluhan yang sering muncul di kalangan masyarakat akar rumbut, bahkan di kalangan menengah sekalipun. Telah banyak konsep yang dikemukakan, yang pada intinya menggagas upaya penyediaan pendidikan bagi kaum miskin. Hal ini berangkat dari fenomena riil di lapangan banyaknya anak terlantar dan putus sekolah. ”Education for All”, di Indonesia pernah disosialisasikan program ”Ayo Sekolah” dan sederet program lain yang bertujuan sama kian gencar digalakkan.

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin. Sedangkan di Indonesia misalnya, permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan, antara si kaya dan si miskin. Hal ini terlihat jelas, bahwa biaya menyekolahkan anak dalam system pendidikan formal, bagi orang kaya maupun miskin relative sama (lihat di sekolah-sekolah negeri). Penyebabnya adalah, sekolah-sekolah negeri yang lebih kurang 90% pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah justru banyak diduduki oleh anak-anak orang berada maupun kelas menengah. Di sisi lain, anak-anak dari kelompok masyarakat miskin (yang dikarenakan minimnya potensi akademis) harus rela mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta, yang 90% pembiayaannya dipikul oleh mereka sendiri.[1]

Pemicu ketimpangan ini adalah sistem seleksi lewat NEM (Nilai Ebtanas Murni), dimana besarnya NEM menjadi syarat mutlak penerimaan siswa. Semakin tinggi NEM yang diperoleh, maka semakin besar peluang untuk dapat duduk di bangku sekolah negeri. Fenomena paradoksal ini tentu bisa dimengerti, anak-anak orang kaya tumbuh dengan fasilitas yang lebih baik, gizi cukup dan ditambah perhatian orang tua yang relative lebih baik tentu menghasilkan prestasi yang baik. Sementara anak-anak dari kelompok masyarakat miskin tumbuh di dalam lingkungan yang minim fasilitas, perhatian orang tua maupun tingkat asupan gizi yang kurang memadahi, tentu berakibat pada lemahnya prestasi akademik mereka. Sehingga jelas bias ditebak, anak-anak keluarga kayalah yang lebih memiliki peluang untuk diterima di sekolah-sekolah negeri, yang justru sebagian besar biayanya ditanggung oleh pemerintah.

B.     KEMISKINAN DAN FAKTOR PENYEBAB

Masalah kemiskinan dan kaum fakir bukanlah masalah baru. Sejak dahulu, berbagai agama dan aliran filsafat mencoba telah berupaya memecahkan untuk mengakhiri penderitaan kaum papa. Terkadang mereka memberi pengarahan dan peringatan. Selain itu, tak jarang pula mereka menyuguhkan pandangan ideal yang utopis tentang terciptanya kemakmuran di kalangan rakyat, seolah tidak terdapat realitas kemiskinan di dunia ini.[2]

Kata “miskin” diartikan sebagai “serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedang “kemiskinan” dipandang sebagai “keadaan miskin” Dalam konteks penelitian ini, menurut hemat penulis, predikat yang bisa mewakili kondisi kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah “kemiskinan absolut” yang diartikan sebagai “situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minim”.[3]

Kemiskinan yang mencekam sepertiga umat manusia saat ini sangat meresahkan seluruh bangsa di dunia. Proposisi Selo Sumardjan tentang kemiskinan structural lebih menjelaskan kondisi realistik dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan struktural diartikannya sebagi kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Adapun yang termasuk golongan ini di antaranya para petani yang tidak memiliki lahan sendiri, petani yang hanya memiliki lahan sempit yang hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga, kaum buruh yang tidak terpelajar/terlatih, pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang termasuk golongan ekonomi sangat lemah.[4],

Banyak orang menjelaskan buruknya kesehatan orang miskin, karena kebodohan, kejorokan dan perilaku mereka yang tidak tertib. Mereka tinggal di gubug-gubug karena mereka belum dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kota. Mereka melarat karena kurang semangat berusaha, tidak memiliki hasrat untuk berprestasi, fasilitas dan hal-hal lain yang disebut sebagi “culture of poverty”. Pendek kata, mereka miskin karena memang mereka pantas untuk miskin.[5]

Jika dipetakan, maka kelompok masyarakat miskin yang ada di Indonesia bisa jadi termasuk kategori miskin structural. Jika dilihat dari upaya yang mereka lakukan, tentu mereka telah cukup maksimal. Namun akses untuk menikmati sumber-sumber ekonomi yang ada selalu tidak terkejar oleh kemampuan yang mereka miliki secara financial. Tentu ekses dari keadaan ini juga dapat merembet kepada timbulnya berbagai permasalahan social lain, yang akan berdampak kepada kehidupan social secara makro.

Berbicara tentang faktor penyebab kemiskinan, maka akan dijumpai banyak variable yang ikut memberikan kontribusi ke arah itu. Adi Sasono menyatakan bahwa; kemiskinan rakyat Indonesia bukan disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau karena kesempatan-kesempatan sudah dihancurkan dari mereka. Proses penghancuran ini sudah telah berlangsung sejak zaman feodal kerajaan-kerajaan Hindu maupun Islam, zaman kolonialisme Belanda, dan akhirnya zaman ketergantungan yang terjadi belakangan ini [6]

Faktor-faktor kultural yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda (juga Jepang) ini membawa kejatuhan dari sisi mentalitas. Di sebagian kelompok masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah mentalitas “kawula” nampaknya cukup mengakar kuat. Sehingga mengakibatkan kurangnya semangat untuk mengubah predikat dan harkat tersebut.

Faktor lain sebagaimana dinyatakan oleh Todaro dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga” mensinyalir bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni :

  1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata.
  2. Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.[7]

Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara dunia ketiga, ternyata juga mengalami problem kemiskinan yang cukup berat, terlebih memasuki masa multi krisis. Masalah kemiskinan merupakan dilemma bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat daripada laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak  Pelita I sampai VI. Penyebab rendahnya sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia rendah.[8]

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan berkembangnya kondisi kemiskinan adalah:

  1. Faktor lemahnya mentalitas untuk bertahan dan berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pada kelompok masyarakat miskin, seringkali hanya mengandalkan belas kasih dari kelompok masyarakat lain yang mereka anggap lebih berhasil dalam hidupnya.
  2. Sebagaimana halnya kondisi negara di dunia ketiga, maka rendahnya tingkat pendapatan secara nasional, merupakan faktor makro yang membawa dampak yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi secara nasional. Hal ini tentu berimbas pula pada pendapatan per kapita penduduk.
  3. Distribusi hasil ekonimi yang “juling”, ditandai dengan masih lebarnya kesenjangan dalam hal pendapatan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

 

C. PENDIDIKAN DAN TANTANGAN KRISIS

Krisis moneter yang menerpa Indonesia sejak awal semester ke-dua tahun 1997, yang kemudian berkembang menjadi multi krisis, telah menggelembungkan jumlah kelompok masyarakat miskin. Meningkatnya angka pengangguran di satu pihak dan harga-harga barang yang melambung berkisar 100-400% di pihak lain telah menambah angka kemiskinan di Indonesia. Jika pada tahun 1996 jumlah orang miskin “tinggal” 22,5 juta jiwa,dan kemudian meningkat menjadi 30 juta jiwa, maka pada tahun 1998 jumlah orang miskin itu meningkat menjadi 80 juta jiwa (versi BPS). Sedangkan versi IMF jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 124,5 juta jiwa.[9] Peningkatan atau percepatan tersebut sungguh fantastis. Hal ini menunjukkan akses kepada sumber-sumber ekonomi cenderung hanya dimiliki oleh sebagian kecil kelompok masyarakat kita. Sementara sebagian besar yang lain, disamping harus berjuang mengatasi kekurangannya, juga harus “membayar” atau menanggung akibat perilaku “penjahat kerah putih” di negeri ini.

Bidang pendidikan boleh dikatakan menempati urutan ketiga yang merasakan dampak dari multi krisis ini, setelah pangan dan kesehatan. “Dampak lebih jauhnya dengan semakin banyaknya jumlah anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka partisipasi pendidikan. Pada tahun ajaran 1998/1999 jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah diperkirakan mencapai 5-6 juta”.[10]

Situasi krisis menuntut kesigapan mengambil langkah untuk segera bangkit dari keterpurukan. Langkah yang ampuh untuk mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Tentu kita bisa belajar dari “Restorasi Meiji”, program yang dicanangkan oleh Pemerintah Jepang begitu kalah perang dari Sekutu. Mereka segera mengirimkan para pemuda dan pelajar untuk menimba ilmu di dunia Barat, dengan maksud untuk segera mengejar ketertinggalan. Penciptaan manusia-manusia yang cerdas, kreatif dan unggul disadari oleh mereka sebagai sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan. Hasilnya sungguh fantastis, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kalah perang, bangsa ini telah berhasil bangkit dari kehancuran total hingga mampu menjadi raksasa industri yang menguasai dunia. Dalam konteks ini keberhasilan Jepang bukan ditentukan oleh sumber daya alam, karena memang keadaan alamnya tidak menyediakan natural resources yang cukup untuk mereka olah. Kuncinya adalah penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap bahan baku yang mereka datangkan dari seantero dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakat tentu masih ingat bahwa sumber krisis multi dimensi adalah krisis ekonomi, yang bermula dari runtuhnya system perbankan di negeri ini. Disinilah tampak kebijakan yang sungguh tidak adil dan tidak masuk akal. Ketika pemerintah diminta menaikkan anggaran untuk dunia pendidikan, dijawab bahwa mereka tidak punya cukup anggaran untuk sector itu. Namun di lain pihak, untuk “nomboki” atau merestrukturisasi dunia Perbankan yang ambruk, pemerintah justru menggelontor dana yang konon mencapai Rp. 600 triliun (sejak awal krisis yakni pertengahan 1997 hingga tahun 2002). Hal tersebut sungguh sulit diterima oleh common sense masyarakat awam, jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk dunia pendidikan, guna keperluan A sampai Z, yang hanya Rp. 11 triliun.[11] Keadaan ini secara jelas menunjukkan betapa keberpihakan pemerintah kepada dunia pendidikan sangat minim dan mengecewakan rasa keadilan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat akar rumput yang memerlukan dukungan dan perlindungan.

Melihat keberpihakan yang kurang tentu menimbulkan kejengkelan, namun tentunya tetap harus dihindarkan keputusasaan terhadap keadaan yang sedang terjadi. Kemauan, inisiatif dan harapan tentu selalu terbuka bagi setiap upaya. Meski dengan berbagai keterbatasan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk tetap memberikan harapan yang baik bagi kesinambungan dan terjaganya mutu pendidikan di Indonesia di masa krisis. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan digulirkan dengan berbagai jenisnya seperti; “Aku Anak Sekolah” yang didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti; Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun UNICEF, yang diwujudkan dalam bentuk Dana Bantuan Operasional (DBO) kepada sekolah-sekolah yang tidak mampu. Bantuan tersebut diharapkan dapat menyelamatkan secara kualitas maupun kuantitas, terutama untuk Pendidikan Dasar.

Keberhasilan program DBO, maupun program-program sejenis, tentunya terpulang kepada masyarakat secara luas, dikarenakan bantuan tersebut tidak lebih dari sekedar stimulant (perangsang) yang jumlahnya jelas terbatas sekali. Komitmen dari Pemerintah terhadap dunia pendidikan tersebut tentunya harus dididukung oleh komitmen masyarakat, dalam hal ini orangtua siswa, untuk tetap memperhatikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka, meskipun dililit berbagai kesulitan hidup.

Darmaningtyas memetakan apa yang hendak dibangun dari berbagai program tersebut bertujuan; Pertama, untuk melihat dampak krisis terhadap dunia pendidikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, jangka pendek maupun jangka panjang, beserta respons Pemerintah untuk mengatasinya. Kedua, sebagai bahan refleksi terhadap pengelolaan dunia  pendidikan pada masa Orde Baru, dan ketiga, menawarkan alternatif lain (yang dalam hal ini; belum tentu baru) tentang pengelolaan maupun pengembangan pendidikan pada masa-masa mendatang, terutama setelah masa multi krisis ini terlewati.[12] Dari sinilah akan dapat dirancang sebuah program yang relative matang dalam upaya mendorong percepatan dunia pendidikan, khususnya semakin memberikan akses yang luas kepada kelompok masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan. Partisipasi masyarakat inilah yang tentu diberdayakan, sebagai upaya mencari keseimbangan tanggung jawab dalam penanganan masalah pendidikan. Stimulant yang telah digulirkan oleh Pemerintah sudah sepatutnya direspon secara baik oleh masyarakat.

Penyadaran dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan memang sesuatu yang cukup berat. Mereka pada umumnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok daripada kebutuhan pendidikan, yang tidak dapat mereka rasakan efeknya secara langsung pada saat itu. Tentu diperlukan strategi jitu dan langkah-langkah inovatif serta kerja keras banyak pihak, dalam hal ini elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat sebagai ujung tombak program-program pemberdayaan. Wadah-wadah atau organisasi-organisasi social kemasyarakatan sangat mungkin mengambil peran ini, karena merekalah yang relative lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Dan pada tingkat decision maker dalam hal ini pemerintah harus memformat ulang cetak biru pembangunan. Belajar dari Jepang, apapun resikonya dan berapapun harga yang harus dibayar, anggaran pendidikan yang menurut UUD besarnya telah ditetapkan 20% harus segera direalisasikan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lebih dari itu, keberpihakan terhadap pendidikan kelompok masyarakat miskin perlu memperoleh porsi yang lebih. Kesempatan yang cukup terhadap kelompok ini tentu akan dapat menggerakkan partisipasi mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan generasi dari anak-anak mereka yang juga bisa ikut memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Keberpihakan terhadap kelompok minoritas (kelompok kaya) yang secara financial sudah lebih mandiri harus direduksi seminimal mungkin. Program-program penyelamatan ekonomi yang bersifat penghamburan keuangan negara, seperti restrukturisasi perbankan, yang sebenarnya “pembelaan” terhadap para penjahat “kerah putih”, harus segera dialihkan untuk kepentingan yang lebih berpihak kepada masyarakat luas.   

D. TUNTUTAN JANGKA PENDEK  DAN KEPENTINGAN JANGKA PANJANG

Jika ditanya manakah yang lebih diutamakan; pendidikan atau mengatasi kemiskinan? Tentu jawabannya akan cukup sulit, sebab keduanya sama-sama mendesak dan saling mempengaruhi. Segala daya upaya sudah pasti akan dilakukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan kunci pembuka ke arah kemajuan”. Pendapat  yang demikian kiranya cukup logis sebagai problem solving atas persoalan ini.

Meskipun diakui kebenarannya, namun banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dihadapkan kepada persoalan klasik di bidang pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan spesifik di masing-masing tempat, umumnya mereka dihadapkan pada dilema; “apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih dahulu dipacu ataukah meningkatkan kualitas pendidikannya”. Kedua kepentingan tersebut boleh dikatakan menuntut perhatian yang bobotnya sama beratnya. Di satu pihak adalah urusan “perut” di lain pihak adalah persoalan “kualitas sumber daya manusia”. Persoalan ini sukar dijawab, sehingga ia lebih merupakan sebuah “lingkaran setan” (vircious circle).[13] Dua pilihan yang sulit ini tentu membutuhkan pertimbangan yang matang untuk menentukan langkah penyelesaiannya. Jangan sampai ditempuh langkah setengah-setengah yang justru dapat menjadi bumerang bagi runtuhnya kedua aspek tersebut.

Hingga saat ini hampir semua orang masih meyakini bahwa pendidikan adalah “jimat” yang dapat membebaskan manusia dari kemiskinan dan keterbelakangan. Schumacher misalnya, menganggap pendidikan adalah sumber daya yang terbesar. Namun ia juga menyadari, bahwa keyakinan “pendidikan adalah kunci segala-galanya” sudah demikian menurun. Hal tersebut bisa dipahami jika melihat kenyataan bahwa, kemiskinan merupakan persoalan terberat yang dihadapi oleh dunia ketiga dewasa ini. Diperkirakan tidak kurang dari 800 juta manusia hidup di bawah garis kemiskinan dan kemelaratan, yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar dalam kehidupan, termasuk di dalamnya pendidikan.[14]

Banyak ahli yang sepakat bahwa pendidikan merupakan sebuah proses Humanisasi, proses memanusiakan manusia. Bertolak dari pandangan filsafat tentang manusia dan dunia, bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup itu tidak cukup hanya bersifat obyektif dan subyektif, tetapi haruslah kedua-duanya. Kebutuhan obyektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subyektif (kesadaran subyektif) untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi, yang tidak obyektif. Obyektivitas dan subyektivitas dalam pengertian ini menjadi dua hal yang tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yakni: Pengajar, Pelajar atau anak didik dan Realitas dunia.[15]

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Meskipun demikian masih terdapat pendapat yang beragam mengenai peranan yang seharusnya dilakukan oleh pendidikan agar dapat menunjang kegiatan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa.

Abd. Khoir Mohd. Memberikan sedikit illustrasi tentang apa yang seharusnya dibangun dalam sebuah system pendidikan dewasa ini:

The educational system shouldn’t only produce literate, but it should, in addition to building moral character, be able to bring out people having the modern skills, technological know-how, who have the incentive to research invent cost saving techniques of production and measures of equitable distribution so as to efficiently utilize Allah’s resources, it must also inculcate in trueness the ideal of hard working frugality, moderation, saving and most productive investment so that economic activity and growth will accelerate in the economy.[16]

Tekanan yang diberikan dalam pendapat di atas adalah, bahwa pendidikan semestinya tidak hanya mampu mencetak manusia yang pandai, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga harus memberikan bekal bekal sikap hidup seperti; semangat terus untuk mengembangkan apa yang telah diperoleh melalui penelitian, efisiensi dalam memanfaatkan sumber alam yang dikaruniakan oleh Allah, kerja keras, mengembangkan keadilan dan pemerataan dalam upayanya mencapai kemajuan ekonomi.

Namun demikian konsep ideal tersebut terkadang berbenturan dengan realitas yang ada. Kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat ini, mengharuskan munculnya pilihan-pilihan berat  di antara konsep ideal dengan realitas.

Boediono melontarkan sebuah keprihatinan bahwa, tekanan yang terlalu berat pada usaha untuk mengaitkan secara langsung kegiatan pendidikan untuk memenuhi permintaan pembangunan ekonomi yang berjangka sedang, untuk menyiapkan tenaga kerja, seolah-olah telah mendangkalkan tujuan pendidikan yang berjangka panjang untuk membentuk manusia seutuhnya. Sedangkan memberikan tekanan terlalu berat pada perwujudan jangka panjang untuk membentuk manusia seutuhnya akan menyebabkan hasil proses pendidikan itu sendiri tidak dapat secara langsung dinikmati untuk mempertahankan hidupnya dari hari ke hari.[17] Kenyataan ini nampaknya menjadi dilemma yang  sangat besar dan pilihan yang teramat sulit, terlebih lagi dalam kondisi perekonomian negera yang masih lemah. Jelas sekali, bahwa pilihan kedua sukar untuk dihindari, dikarenakan tekanan untuk jangka pendek akan lebih besar. Sementara, rasanya terlalu naïf jika mengorbankan kepentingan ideal jangka panjang.

Pendidikan juga merupakan investasi ekonomis, karena pengembangan sektor ekonomi sangat bergantung pada besarnya kuantitas dan tingginya kualitas tenaga terdidik, yang mana keduanya dapat diperoleh lewat sistem pendidikan. Pendidikan juga mempunyai nilai konsumsi, di samping komponen investasi. Jika pendidikan hanya dipandang dan dipergunakan sebagai jalan masuk utama ke dalam elit yang ketinggalan zaman, atau semata-mata sebagai pengalaman estetis dalam studi kemanusiaan, tidak mungkin pendidikan akan meningkatkan sumbangan ekonomi terhadap aspek lainnya. Aspek “konsumsi” pendidikan tidak menguntungkan secara relatif, lebih lazim dalam negara terbelakang dapat dikurangi daripada di negara maju yang dengan mudah dapat melahirkan aspek konsumsi ekonomi[18]

Berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi, ada beberapa masalah pelik yang tengah dihadapi oleh pemerintah kita di masa sekarang, yaitu :

  1. Sistem pendidikan kita baru sampai pada taraf menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya dan belum sampai pada taraf efisiensi, produktivitas ekonomi, kreatifitas dan kualitas lulusannya belum mampu mengembangkan aspek-aspek tersebut di atas.
  2. Pendidikan kita lebih banyak bersifat umum dan kurang menyiapkan anak didik sebagai angkatan kerja yang produktif, kreatif dan sebagai manusia pembangunan (lebih banyak menyiapkan mereka menjadi insan intelektual). Juga jumlah lulusan sekolah tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada.
  3. Orang sulit mendapatkan kesempatan kerja.
  4. Banyak pekerjaan dalam pembangunan terhenti karena tidak adanya tenaga ahli dan lain-lain.[19]

 

Salah satu kritik yang sangat tajam terhadap pendidikan nasional adalah ketidak-mampuannya membawa masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Antara pendidikan dan kemiskinan terbentuk semacam lingkaran setan; karena miskin orang tidak bisa bersekolah dan karena tidak bersekolah orang sulit keluar dari jeratan kemiskinannya. Pendidikan yang dikembangkan oleh Orde Baru justru mempercepat proses pemiskinan masyarakat, baik karena sistim pendidikan yang dikembangkan keliru, maupun karena kebijakan pengembangan pendidikan itu tidak didukung dengan pendanaan yang cukup. Upaya pemerintah untuk mendorong warga agar bersekolah  setinggi-tingginya tidak disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk menyediakan pembiayaan pendidikan, dan sering tidak melihat situasi dan kondisi sosial-ekonomi. Dalam kampanye pendidikan, aparat pemerintah dengan ringan (tanpa beban dosa) selalu berkata: “Kalau perlu apapun dijual untuk sekolah”.[20]

Pendidikan di Indonesia, selain dinilai mempunyai sumbangan yang besar atas tingginya angka pengangguran terdidik, juga mempunyai kontribusi yang besar dalam menciptakan ketimpangan (disparitas) antara kaya-miskin, pandai-bodoh, kota-desa, atau laki-perempuan. Hal itu disebabkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan cenderung memihak pada yang kaya, pintar, kota, dan laki-laki. Seperti dalam hal pemberian beasiswa JPS misalnya, ternyata unsur kepandaian paling menentukan seseorang memperoleh beasiswa atau tidak, dibandingkan pertimbangan ketidakmampuan secara ekonomis.[21]

Pendidikan buat masyarakat miskin pada saat krisis ini hanya merupakan impian belaka, kecuali keluar kebijakan khusus pemerintah yang memungkinkan mereka pergi sekolah tanpa harus pusing-pusing memikirkan seluruh biaya. Biaya pendidikan yang sering dikeluhkan sebagai beban oleh masyarakat tidak hanya menyangkut soal SPP, tapi justru pungutan-pungutan lain yang tidak terduga besar maupun waktu penarikannya, termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi yang juga mengalami kenaikan rata-rata 25-50 % sejak Mei 1998.[22]

Dalam konteks memberdayakan potensi besar yang ada di dalam masyarakat dalam dunia pendidikan, sejak tahun 1954 Menheim telah menyatakan bahwa pendidikan masyarakat merupakan salah satu penemuan paling menentukan dalam abad ini, yang lebih hebat dari pendidikan formal, belum dihargai sebagaimana seharusnya. Pendidikan non-formal dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk menentukan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan, di samping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanuasiaan yang mendesak/meresahkan.[23] Model-model yang dikembangkan oleh masyarakat ini setidaknya merupakan alternatif yang mampu memadukan antara dua kepentingan, dan yang lebih penting lagi ia berangkat dari sebuah realitas.

Adalah hal yang sangat naïf jika upaya mencapai kemajuan melalui pendidikan ini hanya disandarkan pada satu pihak saja. Kesadaran bersama, semangat dan kemauan yang kuat sajalah yang dapat mengubah kondisi sosial ekonomi dewasa ini melalui jalur pendidikan, serta peningkatan kualitas SDM. Masyarakatlah yang menjadi kunci utama bagi terciptanya iklim perubahan yang sama-sama diinginkan.

  1. KEMISKINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam situasi negara yang miskin, masyarakat tidak akan banyak berpartisipasi secara aktif dan kreatif pada usaha pembangunan sekarang dan di masa yang akan datang selama tingkat pendidikan rakyat masih ada pada tingkat primitif. Faktor kesulitan ekonomi ini tentunya akan berpengaruh pada pandangan orangtua, yang notabene kelompok masyarakat miskin ini, terhadap pemberian bekal pendidikan bagi anak. Dengan kata lain, kemiskinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk di dalam bidang pendidikan.

Kendala yang dirasakan sangat besar adalah “ketidakbersedianya, perasaan tidak perlunya” orangtua menyekolahkan anak sesudah usia 10 tahun. Tingginya persentasi jebolan Sekolah Dasar pada kelompok usia 10 tahun dapat disebabkan oleh prinsip ini. Kenyataan yang harus dihadapi  adalah memang rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian besar orangtua siswa, walaupun IPC (sebagai misal) pada tahun 1993 sudah mencapai US $ 620,- per tahun, namun besarnya kesenjangan dalam pendapatan ini tetap menghantui masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk kelompok berpendapatan rendah yang (pada saat itu) berjumlah 40% dari jumlah penduduk, mungkin berkisar setengahnya (lebih kurang 30 juta) hanya berpenghasilan US $ 100 per tahun. Kelompok inilah yang disebut sebagai kelimpok miskin dan sangat miskin. Kelompok ini yang juga mempunyai anak usia 12-15 tahun yang harus terkena wajib belajar. Sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan menyekolahkan anaknya jika anak tersebut dapat membantu mencari nafkah. Kendala lain adalah yang disebabkan oleh jenis kelamin. Anak perempuan usia kurang dari 12 tahun sebagian besar sudah haid, dan bagi orangtua menyekolahkan anak perempuan yang dianggap “toh akan kawin” merupakan suatu hal yang sia-sia/mubadzir. Karena mereka pada akhirnya hanya akan masuk dapur saja (menjadi istri).[24]

Pengaruh kemiskinan ini lebih jauh bisa dilihat dari terhambatnya perkembangan kognitif, intelektual dan mental anak-anak. Dalam kondisi ini, lagi-lagi anak-anaklah yang menjadi korban. Dalam lingkungan mereka yang miskin, sulit sekali memperoleh hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan dan peningkatan kualitas mereka. Ini berlainan sekali dengan keluarga mampu dan terdidik. Mereka mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh fasilitas dan sarana guna mengembangkan kemampuan anak-anaknya. Akibatnya, perkembangan anak-anak kalangan miskin pada umumnya tertinggal dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang mampu. Kondisi ini sangat mempengaruhi hasil/prestasi pendidikannya. Sehingga banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah.[25]

Dalam situasi ekonomi negara yang masih belum menentu ini, pendidikan harus tetap memndapat perhatian serius dari siapapun. Nasib bangsa ditentukan oleh berhasil tidaknya pendidikan. Upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, perlu didukung oleh semua pihak. Artinya, mesti ada perubahan kebijakan yang memudahkan mereka mengakses pendidikan.

F. CATATAN AKHIR

Pendidikan yang diyakini sebagai investasi bangsa untuk masa mendatang tentu harus dimiliki oleh semua elemen bangsa. Dalam konteks kepentingan pembangunan bangsa, pendidikan pendidikan tidak boleh kehilangan “ruh”nya yaitu sebagai agen perubahan social (the agent of social change). Karenanya, dibutuhkan kesadaran dan keberpihakan semua pihak untuk membangun system pendidikan nasional yang sehat dan memiliki daya saing. Beberapa kebijakan yang kiranya perlu dilakukan antara lain :

  1. 1.      Kesadaran akan Arti Penting Pendidikan

Jika pendidikan masih diyakini sebagai kunci terjadinya perubahan dan perbaikan kehidupan di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya berbagai pihak merenung ulang tentang arti pendidikan –terutama bagi generasi penerus bangsa. Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam investasi pembangunan bangsa. Kepentingan-kepentingan jangka pendek yang sifatnya sementara dan konsumtif harus dapat dikurangi untuk sesuatu yang lebih dirioritaskan, yakni pendidikan sebagai investasi masa depan. Perencanaan yang matang dengan melibatkan pemerintah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat harus terus digalang. Organisasi-organisasi social kemasyarakatan sebagai ujung tombak bagi penyadaran arti penting pendidikan bagi investasi masa depan harus bergerak aktif dan berkesinambungan

  1. 2.      Peningkatan Anggaran Pendidikan

Undang-undang Dasar telah mengamanatkan kepada pihak eksekutif untuk membelanjakan 20% APBN pada sector pendidikan. Porsi ini –dalam skup nasional- pada dasarnya merupakan tugas pemerintah. Perencanaan anggaran ini harus lebih matang seiring tuntutan perubahan global, yang menuntut efektifitas dan efisiensi. Orientasi “proyek” yang bersifat formalistic, yang justru banyak dinikmati oleh para birokrat, harus segera dan sebesar-besarnya diarahkan kepada program-program realistis dan fungsional untuk memberdayakan masyarakat, serta hasilnya banyak dinikmati oleh masyarakat secara luas. Peningkatan anggaran pendidikan akan memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak. Namun demikian perlu diingat, bahwa potensi yang lebih besar dalam hal pembiayaan pendidikan adalah di masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan arti penting pendidikan bagi masa depan yang lebih baik, perlu terus ditumbuhkan di kalangan masyarakat (tentunya pemerintah juga harus manjadi pioneer-nya). Pandangan sebagian masyarakat, yang memandang bahwa pendidikan hanya membuang-buang biaya saja, perlu segera dirubah. Untuk itu kampanye publik melalui berbagai media harus gencar dilakukan. Apabila kesadaran tentang arti penting pendidikan telah tumbuh dan kuat di kalangan masyarakat, maka hal ini akan mampu menggerakkan secara signifikan potensi masyarakat –di semua lapisan- dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan.

  1. 3.      Pendidikan untuk Pendidikan

Di era sekarang, pendidikan nampaknya telah terkena imbas kapitalisme. Dunia pendidikan telah kehilangan “ruh”nya dikarenakan telah bergeser menjadi industri yang cukup menggiurkan banyak pemodal. Kondisi ini bak “gayung bersambut” karena masyarakat sendiri juga berperilaku  opportunis, dimana mereka hanya mengejar status dan gelar, untuk segera dapat memasuki dunia kerja dengan bekal ijasah. Akhirnya pendidikan tidak lebih dari sekedar transaksi dagang  dimana kepentingan masing-masing pihak selalu diukur dengan kapital atau materi. Jika keadaan ini terus berlanjut, tentu hanya kelompok menengah ke atas sajalah yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan, itupun hanya formalitas. Sementara kelompok masyarakat miskin yang jumlahnya mayoritas hanya menjadi penonton, yang pada gilirannya akan tergilas. Dalam kondisi yang masih sulit ini, para pejabat di lingkungan pendidikan, para pengelola sekolah (negeri-swasta), kalangan dunia usaha perlu sedikit berkorban dan kembali kepada misi yang murni “penddikan untuk pendidikan”. Sekolah (pendidikan) adalah sarana untuk mencerdaskan bangsa. Sekolah sudah saatnya dibersihkan dari iklim bisnis –secara berlebihan- yang dilakukan oleh siapapun.

  1. 4.      Penghapusan Pungutan

Banyak keluhan dari orangtua siswa terhadap berbagai pungutan di luar SPP (pungutan yang tidak prinsipiil). Bagi mereka yang berasal dari ekonomi kelas atas, hal ini tidaklah menjadi masalah. Namun bagi kelompok ekonomi menengah dan bawah, hal ini dirasa cukup memberatkan. Adanya uang seragam, buku-buku pelajaran yang harus ganti setiap catur wulan, ulangan umum bersama, rekreasi dan pungutan sejenisnya, merupakan beban berat yang akan mengurangi partisipasi -kelompok masyarakat miskin khususnya- untuk menyekolahkan anak. Jika hal ini terus terjadi, maka hanya akan memperpanjang kualitas kemiskinan pada generasi berikutnya. Untuk itu, sudah saatnya dilakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak prinsipiil ini bagi mereka, agar semangat menyekolahkan anak yang sudah tumbuh tidak layu atau bahkan mati

DAFTAR PUSTAKA

Abul Khoir Mohd, Jalaluddin, The Role of Government  in an Islamic Economy,(Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1991).

Anton M. Moeliono, et. al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Azyumardi Azra, Prof. Dr., M.A., Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998).

Boediono, Dr., Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997).

Darmaningtyas, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).  

——————, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta: LkiS, 2005).

Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, (Bandung: Mizan, 1998).

Kartini Kartono, Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997).

Maftuchah Yusuf, Peran Perguruan Swasta dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2000).

M. Amin Rais, Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca diri, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Majalah D&R, 28 Desember 1998 – 2 Januari 1999.  

Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,  alih bahasa Drs. Haris Munandar, MA.,(Jakarta: Erlangga, 1998).

M. Sardjan Kadir dan Umar Ma’sum, Pendidikan di Negara Sedang Berkembang , (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1982).

Paulo Freire, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Terj. Agung Prihantoro & Fuad Arif F., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Read, 1999).

Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).

Wahyudi Ruwiyanto, Peranan Pendidikan dan Pengentasan Masyarakat Miskin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Yusuf Qardawi, Dr. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).


[1] Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 326.

[2] Dr. Yusuf Qardawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 11-12.

[3] Anton M. Moeliono, et. al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 587

[4] Wahyudi Ruwiyanto, Peranan Pendidikan dan Pengentasan Masyarakat Miskin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

[5] Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 228.

[6] M. Amin Rais, Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca diri, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 100.

[7] Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,  alih bahasa Drs. Haris Munandar, MA.,(Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 51

[8] Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 51.

[9] Majalah D&R, 28 Desember 1998 – 2 Januari 1999, hlm. 49-50.  

[10] Darmaningtyas, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7.  

[11] Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, Op. Cit., hlm. 24-25. 

[12] Darmaningtyas, Pendidikan pada Ibid., hlm. 8.

[13] Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 157.

[14]  Ibid.

[15] Paulo Freire, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Terj. Agung Prihantoro & Fuad Arif F., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Read, 1999) hlm. ix-x.

[16] Abul Khoir Mohd, Jalaluddin, The Role of Government  in an Islamic Economy,(Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1991), hlm. 45.

[17]  Dr. Boediono, Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 69.

[18] M. Sardjan Kadir dan Umar Ma’sum, Pendidikan di Negara Sedang Berkembang , (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1982), hlm. 76,

[19]  Kartini Kartono, Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm. 99.

[20] Darmaningtyas Pendidikan pada …, 141

[21]Ibid., 142

[22] Ibid., 29

[23] Wahyudi Ruwiyanto, Op.Cit., hlm. 1.

[24] Maftuchah Yusuf, Peran Perguruan Swasta dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2000), hlm. 56.

[25] Azra, Op.Cit., Hlm. 159

Tentang abdulwahidilyas

abdul wahid, staf pengajar di Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, beralamat di Jl. Candi Prambanan VI/1444 Kalipancur Semarang
Pos ini dipublikasikan di Perkuliahan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s