Agama dan Konflik Sosial

AGAMA DAN KONFLIK SOSIAL

Sifat kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga menyimpan potensi maupun factor disharmoni. Pandangan umum yang telah lama dipopulerkan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah, serta akomodatif terhadap berbagai nilai budaya asing dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, tentu dapat dikatakan bahwa potensi konflik dan budaya kekerasan yang muncul terlihat relative sama kuatnya dengan budaya keramah-tamahan bangsa ini. Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya bisa juga dikatakan berbanding terbalik dengan sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asumsi yang berlaku mestinya, sikap religius dapat mencegah timbulnya konflik yang semestinya tidak perlu. Atau jika konflik berkembang pada skala kecil tentunya religiusitas ini bisa menjadi penyejuk dan unsur pendamai pertikaian antar kelompok tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak konflik yang terjadi justru dibangun dengan mengatasnamakan agama.

 

 

  1. A.    PENDAHULUAN

Tumbangnya Orde Baru yang dipandang telah memasung kehidupan berdemokrasi, mengantarkan bangsa Indonesia ke era Reformasi. Datangnya era Reformasi telah membawa warna baru dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Aspirasi yang telah sekian lama terpasung, seolah lepas bagaikan kuda liar. Tuntutan akan kekebasan berekspresi seolah tak terbendung. Setiap orang merasa berhak berbuat apa saja tanpa perlu mengindahkan aturan dan norma. Aturan dan norma yang dianggap sebagai produk Orde Baru dipandang tidak patut lagi untuk diindahkan. Pada gilirannya, kebebasan yang “tak terbatas” yang dituntut oleh setiap individu ini ketika dihadapkan dengan tuntutan kebebasan individu lainnya, tentu menimbulkan perselisihan. Rasa saling percaya sudah sedemikian terkikis baik dalam hubungan social yang bersifat horizontal maupun vertical. Hampir pada setiap kesempatan berkumpulnya massa, selalu menimbulkan kecemasan akan timbulnya konflik.

Dikembangkannya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, disamping merupakan keniscayaan, di sisi lain membawa dampak yang negative. Meskipun oleh sebagian kalangan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar bagi penegakan demokrasi, namun di sisi lain ada harga yang terlampau mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini. Konflik antar kelompok masyarakat di berbagai daerah seperti di Maluku, Poso, Sampit, Sambas, Aceh maupun beberapa daerah lain merupakan bukti konkrit melemahnya watak dasar bangsa Indonesia yaitu tenggang rasa, musyawarah dan kekeluargaan. Konflik menjelang PEMILU, pemilihan kepala daerah hingga kepala desa, baik yang mengatasnamakan panji-panji partai maupun kelompok-kelompok pendukung para calon juga terus mewarnai lembaran suram kehidupan berdemokrasi bangsa ini. Masing-masing kelompok nampaknya tidak siap menerima kekalahan atau tidak mau mengalah. Kekerasan seringkali dihadapi dengan kekerasan, seolah sudah tidak ada lagi ruang untuk duduk bersama menemukan titik temu secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap reaktif dan balas dendam telah sedemikian sulit dipadamkan, karena terkait dengan emosi dan primordialisme. Luapan emosi biasanya diekspresikan dalam bentuk kerusuhan, perusakan, pembalasan, penganiayaan bahkan pembunuhan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang menjadi tuntutannya. Selama tuntutannya belum tercapai, maka tindak kekerasanpun sulit untuk diredakan, bahkan memiliki tendensi lebih besar dan akan memusnahkan siapa saja yang dipandang menjadi penghalang tercapainya target tersebut. Sikap emosional menjadi sedemikian dominan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalnya. Akibat dari fenomena tersebut, sudah tak terhitung korban jiwa, materi maupun non-materi.

Sifat kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga menyimpan potensi maupun factor disharmoni. Pandangan umum yang telah lama dipopulerkan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah, serta akomodatif terhadap berbagai nilai budaya asing dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, tentu dapat dikatakan bahwa potensi konflik dan budaya kekerasan yang muncul terlihat relative sama kuatnya dengan budaya keramah-tamahan bangsa ini.

Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya bisa juga dikatakan berbanding terbalik dengan sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asumsi yang berlaku mestinya, sikap religius dapat mencegah timbulnya konflik yang semestinya tidak perlu. Atau jika konflik berkembang pada skala kecil tentunya religiusitas ini bisa menjadi penyejuk dan unsur pendamai pertikaian antar kelompok tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak konflik yang terjadi justru dibangun dengan mengatasnamakan agama. Di tengah berkecamuknya konflik acapkali terdengar simbol-simbol agama seperti; pekikan Takbir, atau klaim jihad jika terkait dengan konflik antar kelompok agama yang berbeda. Memang terkadang dijumpai keadaan unik, dimana saat terjadi peredaan ketegangan dan perdamaian tercapai, keramahan dan persaudaraan kembali terjalin seperti sedia kala, walau mungkin sifatnya temporer. Dari situ dapat dipahami bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi terkadang sangat situasional dan bersifat laten, jika muncul kembali variable-variabel pemicu seperti ekonomi, politik, ras dan sebagainya, meskipun di lingkungan masyarakat dengan basis keagamaan yang baik. Fenomena ini tentu merupakan gejala yang sudah mencemaskan dan menjadi “pekerjaan rumah” bagi para pemuka masyarakat, khususnya para ulama. Bagaimana menciptakan pendidikan agama yang dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih santun?  

  1. B.     AGAMA DAN KERAGAMAN SOSIAL

Dalam konteks hidup bermasyarakat, keragaman sosial atau yang sering disebut dengan pluralisme, seringkali menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu integritas masyarakat. Beberapa pandangan menunjukkan, pluralisme dipahami sebagai salah-satu faktor yang menimbulkan konflik-konflik sosial, baik bertolak demi satu kepentingan (vested-interst) keagamaan yang sempit, maupun bertolak dari supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu.[1] Pandangan demikian ada benarnya, karena di banyak negara terjadi kasus kekerasan masa yang dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan pluralisme ini. Dalam kehidupan moderen sekarang ini, masalah pluralisme harus mendapat perhatian yang serius.

Keragaman sosial, baik dalam kelompok budaya maupun pemikiran (perbedaan pendapat) adalah bagian dari “sunnah Allah”  Bahkan dapat dikatakan, bahwa kehidupan ini ada karena dibangun di atas keragaman. Oleh karena itu penyelesaian implikasi negatif dari pluralisme tidak mungkin mengingkari pluralisme itu sendiri. Tetapi yang harus dilakukan adalah membangun pemahaman yang utuh dan mengembangkan sikap arif dalam menyikapi perbedaan. Sehingga perbedaan akan menjadi kekuatan yang sinergis, saling mengisi dan melengkapi dalam membangun peradaban masa depan.

Sikap agama terhadap pluralisme sangat jelas. Ajaran Islam mengakui adanya pluralisme dalam berbagai aspek. Bahkan memberikan krangka sikap etis yang tegas. Al-Qur’an sendiri menyatakan secara eksplisit, bahwa sengaja manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar merka saling mengenal dan menghargai.[2] Al-Qur’an juga menyatakan bahwa perbedaan warna kulit dan bangsa harus diterima sebagai kenyataaan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah.[3]dalam ayat lain ditegaskan, tentang kemajemukan pandangan dan cara hidup diantara manusia yang tidak perlu menimbulkan kegusaran, akan tetapi hendaknya dipahami. Sebagai pangkal tolak dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena tuhan sendirilah yang akan menerangkan sebab-sebab manusia berbeda nanti ketika kita kembali kepada Nya. [4]

Pengakuan ajaran Islam secara positif terhadap keagamaan tersebut dilanjutkan dengan penjelasan sikap etis yang harus dikembangkan untuk mengeliminir implikasi negatifnya. Hal demikian dapat dilihat penegasan al Qur’an yang perlu mencari titik temu (kalimatan sawa) dalam menghadapi pluralisme.[5] Sikap toleransi (tasamuh) ini dalam sejarah dakwah Nabi pernah dicontohkan dengan jelas,  ketika berhadapan dengan kelompok lain di Madinah. Menghadapi pluralistik masyarakat Madinah ini Nabi berusaha mencari titik temu berbagai golongan dengan terlebih dahulu mengakui eksistensi mereka. Keterangan demikian dapat dikaji dalam dokumen yang populer disebut “Konstitusi Madinah” Sunnah demikian lalu diteruskan oleh khalifah Umar r.a. dalam menghadapi penduduk Yerussalem yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Aelia[6]

Agama-agama lain, misalnya dalam Kristen, terdapat kecenderungan pemikiran yang sama dalam menghadapi persoalan pluralisme. Sebelumnya terdapat persoalan teologis yang menjadi kendala utama dalam pengembangan dialog antaragama lain. Persoalan tersebut berhubungan dengan ajaran “Sateriologi” (tentang konsep keselamatan di luar kristus) Sebelum konselin Vatikan II, terdapat penafsiran yang salah tentang kalimat “extra ecelisian nulla salus” (di luar gereja tidak memperoleh keselamatan). Dengan diterbitkannya naskah Nostra Aetate, gereja katholik Roma mengakui eksistensi agama-agama lain.[7]

Dilihat dari prespektif teologi agama-agama terhadap pengakuan yang positif terhadap pluralisme, sehingga terdapat titik singgung yang dipertemukan. Tetapi persoalan yang seringkali timbul dan menyebabkan dialog agama-agama mengalami hambatan lebih banyak berkaitan dengan persoalan interpretasi. Interpretasi ajaran-ajaran agama seringkali mengarah kepada klaim kebenaran yang mutlak. Apalagi ketika dimanfaatkan oleh kepentingan subyektif.

Dalam rangka kontekstualisasi agama, interpretasi menjadi satu kebutuhan (necessity) yang mendesak yaitu upaya pemakaian doktrin-doktrin agama yang lebih demokratis disamping pendewasaan sikap keberagamaan. Sikap demokratis akan tercermin sebagai kearifan dalam menafsirkan ajaran agama, serta pengembangan sikap eksternal ketika berhadapan dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Sikap semacam inilah yang oleh Nurcholis Majid disebud dengan cara beragama “ al hanifiyyah al samhah”, yaitu sikap beragama yang lapang dan terbuka.[8]

Dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang ditandai adanya pluralisme agama, sikap demokratis tersebut diatas perlu dikembangkan. Upaya penghapusan konflik-konflik dan kekerasan antar agama menuju kehidupan bersama yang damai. Upaya ini dapat dilakukan dengan pola mengembangkan beragama dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan universal dari prespektis agama.

Dengan demikian, keragaman masyarakat khususnya aspek agama tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan demokrasi, sebagaimana dalam pandangan teori struktur sosial, pluralisme justru sangat diperlukan sebagai salah satu prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi dalam masyarakat moderen.[9] Dan dilihat dari sudut pandang ini, Indonesia mempunyai potensi besar untuk berkembang menjadi masyarakat moderen yang demokratis dan religius.

 

  1. C.    KONFLIK SOSIAL

Konflik social bisa dikatakan telah stua peradaban manusia itu sendiri. Setiap benturan antar kepentingan terjadi, disitulah muncul peluang konflik sosial. Banyak pakar ilmu social telah mengulas masalah konflik social ini berdasarkan sudut pandang yang beragam. Agus Maladi Irianto dan Mudjahirin Thohir dalam penelitiannya yang dibukukan dengan judul “Membangun Rasa damai di Atas Bara[10] mengklasifikasikan konflik sosial di Indonesia menjadi dua tipe, yaitu konflik vertical dan horizontal. Kedua tipe ini bisa berjalan sendiri-sendiri , namun terkadang juga bisa saling terkait. Konflik vertical dan horizontal dapat terjadi atas dua alas an. Pertama, ketidakmampuan Negara mengelola berbagai kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kedua, keterlibatan Negara (pemerintah) bersikap berat sebelah dalam rangka memaknai konstalasi kepentingan mereka ketika berlawanan dengan kepentingan publik. Sebagai contoh yang diangkat dalam penelitian ini adalah di daerah Pekalongan dan Semarang. Meskipun sama-sama daerah pesisir, namun menunjukkan tipe konflik yang berbeda. Di Pekalongan terjadi konflik terbuka karena kebudayaan dominan (kebudayaan pesisir) tersosialisasi dalam kehidupan kewirausahaan dan militansi keislaman yang egalitarian. Ketika pranata yang berdasarkan pada watak kewirausahaan dan keislaman diusik, maka dengan mudah mengemulsi dan mengukuhkan emosionalitas massa untuk melawan. Perlawanan ini dikeams dalam idiom “jihad”, yang merupakan aba-aba untuk melawan penguasa yang lalim (yang dalam kasus ini dialamatkan kepada partai tertentu yang menjadi penguasa).

Para pemikir lain yang menyumbangkan pandangannya tentang upaya penanganan konflik atau kekerasan, dalam buku “Kekerasan dalam Perspektif Pesantren[11]  melihat penyelesaian kekerasan sebagai buah konflik dalam dua aspek sekaligus. Pertama, penghentian kekerasan harus dilihat secara serentak dalam struktur masyarakat, seperti adanya ketidakadilan dan penyimpangan kekuasaan. Semakin tidak adil struktur masyarakat dan semakin kuat tingkat represi  kekuasaan akan makin tinggi pula skala dan frekuensi kekerasan dan konflik. Maka penanganan dan penyelesaian konflik haruslah bersifat simultan dengan peningkatan rasa keadilan dalam masyarakat dan tingkat kesejahteraan mereka. Pemicu kekerasan dan konflik dapat berangkat dari berbagai aspek seperti; ekonomi, politik, tanah, pemilu, perbedaan paham dan sebagainya. Aspek kedua adalah menyangkut cara atau metode penanganan kekerasan. Apakah penyelesaian kekerasan boleh dilakukan dengan kekerasan pula? Secara tegas tentu jawabannya adalah “tidak”. Setiap tindak kekerasan sudah pasti tidak akan melahirkan kedamaian, namun justru  akan memperluas dan memperbesar skala konflik. Penyelesaian konflik atau kekerasan mensyaratkan daya inspirasi dan kreatifitas yang sangat tinggi dari masyarakat bersangkutan. Karenanya usaha penyelesaian konflik seringkali mengambil bentuk jangka panjang dan bertahap.

Alwi Shihab dengan menggunakan kacamata agama dalam bukunya “Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama”[12] menyatakan bahwa agama Islam menghargai perbedaan-perbedaan dari setiap agama.. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar dan keenam dalam luas wilayah, merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Dengan perbedaan suku dan keyakinan beragamanya, Indonesia disifati oleh tradisi pluralisme yang luar biasa. Dengan adanya karakter mozaik latar belakang budaya Indonesia, rakyat Indonesia telah hidup dalam tatanan kerukunan dan keharmonisan yang baik. Tentu saja muncul konflik, tetapi segera dapat diselesaikan dalam semangat hubungan persaudaraan.

Melihat kenyataan bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentunya baik nilai-nilai universalitas dan pandangan pluralistis Islam telah menyumbang banyak untuk membangun falsafah hidup umat Islam vis a vis agama-agama lainnya. Kesantunan budaya muslim Indonesia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al Qur’an yang memerintahkan setiap orang beriman untuk menghargai satu sama lain atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Q.S. Ali Imran, 3: 64). Toleransi dan pemahaman Muslim di Indonesia tentunya juga diilhami oleh ayat “ Untukmu Agamamu dan untukku agamaku” (Q.S. Al Kafirun, 109: 6). Al Qur’an juga menyebutkan bahwa di dalam masyarakat yang pluralistik, semua agama dapat hidup damai secara berdampingan, dengan sikap saling menerima dan kreatif melebihi toleransi semata. Yang tak kalah menariknya adalah, bahwa sikap eksklusivisme agama tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan Islam.[13]

Pandangan Al Qur’an menyangkut dialog sebagai cara yang diperlukan untuk berhubungan dengan dunia secara keseluruhan, juga bertanggungjawab atas penghormatan dan toleransi Muslim Indonesia terhadap agama maupun kelompok lain sungguh patut dikembangkan.

Konsep tentang konflik berikut strategi penyelesaian konflik yang dikemukaan para pakar secara teoritik tersebut sebetulnya sudah nampak jelas arahnya. Namun dalam kenyataan, konflik demi konflik yang terjadi akhir-akhir ini di dalam masyarakat kita seolah menunjukkan adanya anomali-anomali akan jatidirinya. Banyak pertanyaan yang seolah tak terjawab dengan kerangka berpikir yang dikemukakan para ahli. Konflik semakin beragam dan menunjukkan karakteristik yang semakin garang.

Permasalahannya adalah, apakah benar, bahwa perbedaan agama merupakan factor pemicu perpecahan dan kekerasan yang potensial, ataukah ada factor-faktor lain yangdiatasnamakan agam? Karenaya, perlu dilakukan klarifikasi untuk menemukan factor mana yang paling dominan. Pada bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa pandangan agama (Islam) tentang kerukunan hidup (ukhuwwah), masalah keragaman dan perbedaan pendapat (ihtilaf), agama dan ketegangan politik dan munculnya fenomena kekerasan di era Reformasi.

D. AGAMA, POLITIK DAN KONFLIK SOSIAL

Dalam sejarah agama-agama, kekuatan agama di satu sisi dan kekuatan agama di sisi lain seringkali terjadi ketegangan dan saling berhadapan. Misi agama Ibrahim menghancurkan bangunan politik Raja Namrud yang establish. Dakwah Nabi Musa meneggelamkan Fir’aun (Ramses II) beserta pengikutnya ke dasar laut merah. Demikian juga kebangkitan Nabi Muhammad sebagai penutup nabi mengakhiri hegemoni politik kaum Quraisy. Bahkan pada akhirnya mampu menjadi negara “adikuasa” menggantikan dua super power di barat Imperium Romawi dan super power di Timur kerajaan Persia Raya.

Terjadinya kontradiksi antara dua kekuatan agama dan politik bisa jadi karena perbedaan misi dari keduanya. Agama membawa misi moral dan politik bertujuan mencari kekuasaan. Agama memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sedangkan politik boleh jadi mempolarisasi manusia berdasarkan kepantingan individu dan kelompok. Keduanya selalu berkompetisi menjadi yang terkuat, jika agama kuat maka politik menjadi kuda tunggangan dan sebaliknya.

Fenomena ketegangan antar agama dan politik ini telah menjadi kenyataan di Eropa pada abad pertengahan, ketika gereja dianggap menjadi penghalang proses moderenisasi. Atas dasar ini cendekiawan barat umumnya begitu yakin bahwa persoalan politik dan moderenisasi harus dipisahkan dengan persoalan agama, yang kemudian populer dengan istilah sekularisasi.[14]

Memperjuangkan agama dan politik seringkali membutuhkan korban. Dan pengorbanan. Risalah Nuh memakan korban tenggelamnya ribuan manusia dan binatang. Demikian pula kenabian Luth mendatangkan hujan batu bagi umatnya yang membangkang. Korban yang diakibatkan karena agama (atau diatasnamakan agama) nampaknya telah menjadi latent.

Sejarah mencatat terjadinya Perang Salib yang berlangsung selama berabad-abad antar Islam-Kristen. Perang saudar Hindu-Muslim di India, Perang Arab-Israel di Timur, kehancuran pengikut David Koresh di Texas Amerika Serikat, perang Muslim-Kristen di Bosnia Herzegovina, dan belakangan pecah di Ambon (antar Islam-Kristen). Perang agama telah menghancurkan peradaban yang sangat dahsyat.

Demikian juga untuk kepentingan politik, seperti perang saudara Sparta-Athena, pembantaian massal yang dilakukan oleh Nazi, dan akibat kolonialisme negara-negara Eropa terhadap negara-negara dunia ketiga. Kekejaman politik terjadi di Tian Nan Men yang menewaskan ribuan manusia, demikian pula ketegangan politik yang tak kunjung reda di Timur Tengah. Menurut pandangan Nicollo Machievelli, politik itu menghalalkan segala cara. Orang umum menyimpulkan bahwa politik itu indah tapi kotor, licik bagai belut, pisik tapi menarik, dapat dipegang tapi tidak dapat diduga. Dan masih banyak ungkapan lain yang bernada sumbang sebagai pembenaran kerajaan politik.

Sulit dibedakan apakah satu peperangan atau konflik sosial muncul karena faktor agama atau faktor politik. Sebab fenomena sosial sering bersifat kompleks dan multidimensional. Boleh jadi kepentingan ekonomi atau separatisme menunggangi agama. Misalnya, perang Iran-Iraq yang berlangsung selama 8 tahun, sebenarnya bukan perang Islam Sunni di Iraq dengan Islam Syi’i di Iran, melainkan kepentingan pihak ketiga yaitu Amerika. Demikian juga perang Arab-Israel, perang Vietnam dan sebagainya.

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa apabila kemauan politik (political will)  bertentangan dengan ide moral agama, maka ketegangan/konflik sosial akan terjadi. Idealnya misi agama dan politik dalam suatu masyarakat bangsa harus bisa berjalan selaras, saling mengisi dan bukan saling menunggangi.

Kolonialisme di Indonesia, misalnya, mendapatkan perlawanan yang keras dari umat Islam, karena tidak saja menjajah secara fisik, material dan politis, tetapi juga menjajah ideologi Islam dan bahkan membawa Ideologi baru (Kristen) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang berkembang. Mungkin tidak demikian kejadiannya jika Belanda adalah bangsa Muslim. Atau sebaliknya, seandainya kedatangan para da’i dahulu juga menjajah secara politis, mungkin tidak akan terjadi mayoritas sebagai muslim seperti sekarang ini, dan agama Hindu atau Budha yang justru akan menjadi identitas bangsa Indonesia melawan penjajah.

Keberhasilan Islamisasi di Indonesia, salah satu faktor pendukungnya adalah justru penjajah Belanda. Gencarnya perlawanan kaum Muslimin terhadap Belanda yang dicap sebagai “bangsa kafir” mendorong Belanda untuk mengubah strategi pendekatan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari umat Islam. Tiga strategi yang diterapkan yang sekarang ini dirasakan pengaruhnya adalah; pertama, berusaha memisahkan urusan agama dengan politik, yang disebut dengan sekularisasi; kedua, berusaha memanfaatkan agama dan para tokohnya untuk mendukung dan sebagai justifikasi segala kebijakan yang ditempuh, ketiga, fungsi sebagai missionaris Kristen dilakukan secara samar dan persuasif.[15]

Menjelang dan pasca kemerdekaan, ketegangan antar agama dan politik tetap berlanjut meskipun dalam bentuk dan motif yang berbeda. Ketegangan ini bermula dari kenyataan bahwa umat Islam sebagai mayoritas tidak mendapatkan porsi kekuasaan yang seimbang dengan perjuangan dan pengorbanannya, baik rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Kondisi berhadap-hadapan antara kekuasaan dengan agama di Indonesia ini terus berlangsung hingga pada dekade awal 90-an, ketika golongan Islam mulai masuk dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi hal ini juga bukan jaminan terwujudnya stabilitas dan integrasi nasional. Sebab pada era Reformasi dan Demokratisasi sedang dibangun, ancaman stabilitas dan disintegrasi justru semakin berat. Hal ini ditandai oleh maraknya berbagai demonstrasi massa yang tidak dewasa, sehingga memicu timbulnya berbagai kerusakan dan kekerasan massa.

Cita-cita reformasi untuk mewujudkan masyarakat madani dan berkeadilan dan demokratis, agaknya masih jauh dari harapan. Diterpa oleh krisis yang berkepanjangan dalam berbagai aspek, membuat banyak kalangan hampir-hampir kehilangan pedoman dan kehabisan kesabaran. Kemelut politik dan keamanan di tanah air pasca Orde Baru belum mampu di atasi secara baik. Hal ini terbukti dengan masih sering munculnya berbagai gejolak sosial di beberapa daerah, berupa unjuk rasa dan bahkan meningkat menjani kerusuhan dan kekerasan. Ini semua menunjukkan bahwa ruwet masalah yang harus dihadapi.

Aksi-aksi kekerasan massa yang bermotifkan agama dan SARA menjadi tema dan model. Agama-agama memeang mengajarkan kepada umatnya kerukunan dan kedamaian hidup. Tetapi dalam implementasinya, keberagaman muncul dalam bentuk fanatisme sempit, ditambah dengan upaya-upaya politisasi agama yang marak pada era Multi partai sekarang ini. Dalam prespektif integrasi nasional, di samping faktor fanatisme agama tersebut, maka ada beberapa faktor yang dapat memicu lahirnya konflik dan kekerasan yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebud adalah:

Faktor pertama; adanya pertarungan amatir antar kekuatan untuk dapat masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat berbentuk Parpol, Ormas, dan LSM sertadapat bersifat perorangan, seperti para elite polotik, eliteorimordial yangdekat dengan kekuasaan, dan sebagainya. Pertarungan antar kekuatan inilah potensial terjadinya konflik massa.

Faktor kedua; media informasi yang bebas dan hampir-hampir out of control juga dapat medorong ke arah disintegrasi. Seringkali opini politik dibangun, didesain sedemikian rapi untuk sarana-sarana tertentu. Demikian juga pemberitaan yang kurang obyektif dan memihak akan turut mempengaruhi pendapat umum. Termasuk dalam hal ini adalah pemberitaan vulgar dan tidak selektif, akan membangkitkan semangat “meniru”.

Faktor ketiga; adanya intervensi pihak asing baik langsung maupun terselubung. Secara langsung kita melihat betapa kuatnya pengaruh IMF dan desakan negara-negara maju terhadap Indonesia. Umumnya pihak asing mempunyai misi mengarahkan Indonesia menjadi negara yang tak berdaya dan selalu tergantung kepada pemberian-pemberian yang tidak imbang, NGO dan infiltrasi yang bertujuan melakukan proses pembusukan dari dalam. Saat ini juga banyak LSM yang berpikir sepihak untuk mencari keuntungan ekonomi. Gejala lain yang terus harus diwaspadai adalah, mengalirnya barang haram, psikotropika (NARKOBA) yang turut memperkeruh dan merusak moral bangsa.

Faktor keempat; keresahan masyarakat lapis bawah yang merasa ditinggalkan oleh para elite politik yang dulu memberi janji-janji manis, setelah Pemilu usai mereka kecewa. Para elite politik dan pemimpin massa, kini sibuk mengurus kepentingannya sendiri atau kelompoknya.rakyat kecil merasa hanya diperalat dan digerakkan untuk memenangkan salah satu parpol saja, tanpa ada perubahan nasib yang signifikan. Contoh riil dalam hal ini, keprihatinan para petani dengan harga gabah yang anjlok, harga gula dan hasil-hasil pertanian lain yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Keadaan seperti ini bisa menimbulkan ari klimak dan frustasi yang mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Faktor kelima; adanya fenomena budaya yang kontradiktif sedang terjadi, antara budaya feodalistik otoritarian pengikut status quo, dengan budaya demikratis yang sedang berkembang. Sebagian masyarakat masih menggambarkan massa lalu lebih baik daripada masa kini, atau masa depan. Mereka tidak sabar dan tidak tahan melihat perubahan-perubahan yang sedang terjadi saat ini, bahkan cenderung menolak dan menyalahkan apa yang terjadi. Karena mereka menganggap semua perubahan ini justru akan menuju kepada keadaan yang tidak tentu. Sementara itu masyarakat yang pro-reformasi, dan mendambakan lahirnya tata kehidupan yang demikritis, tetap sabar dan menyadari akan resiko-resiko dari perubahan sosial yangterjadi, dan yakin bahwa badai akan segera berlalu dan berganti dengansuasana yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Dalam masa transisi yang penuh dengan gejolak ini banyak petualang yag sedang brspekulasi untuk memancing di air keruh.

Faktor keenam; yakni proses pemiskinan dan tekanan ekonomi yang kian sulit pada masyarakat kelas bawah. Kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan menjadi pemicu terjadinya revolusi sosial. Banyaknya penggunaan dan menurunnya pendapat masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh dan lain-lain akan melahirkan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan memunculkan kecemburuan sosial.

Inilah beberapa faktor yang sewaktu-waktu dapat memicu lahirnya konflik yang bersifat “ideologis” dan ada konflik-konflik dan kekerasan, yang sangat bersifat “polits”. Tetapi kadang-kadang perbedaan keduanya sangat tipis. Pada tingkatan yang bersiifat ideologis, konflik tersebut muncul dalam bentuk konflik antar sistem nilai yang dianut dan telah menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Dalam hal ini konflik  arama termasukdalam konflik yang bersifat ideologis. Sedangkan pada tngkatan yang bersifat ideologis. Sedang pada tingkatan yang bersifat politis, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yangterbatas adanya di dalam masyarakat. 

  1. E.     AGAMA SEBAGAI AJARAN KEDAMAIAN

Agama dan kekerasan tentu merupakan dua hal yang paradok. Semua agama tentu mengajarkan kepada umatnya tentang kerukunan, kedamaian, keadilan, toleransi (tasamuh) dalam keberagaman, saling menghormati dan menghargai sesame. Ajaran agama memberikan arah untuk mewujudkan pribadi yang paripurna (insan kamil), berpikir/berprasangka yang positif. Agama dan akal sehat akan menghindari sejauh mungkin konflik dan perpecahan dalam umat, terlebih disertai dengan tindak kekerasan.

Ajaran Islam sangat menganjurkan semua pemeluknya untuk senantiasa hidup rukun, bersatu dan tidak terpecah belah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an’ “Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai …”.[16] Di dalam ayat lain dinyatakan pula bahwa manusia adalah umat yang satu (Ummatan wahidah), “Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”[17]   

Pernyataan Al-Qur’an bahwa manusia adalah umat yang satu dan tidak terpecah-pecah diulang-ulang dalam berbagai tempat dengan konteks yang berbeda.[18] Al-Qur’an juga menyatakan bahwa manusia –apapun jenis kelamin dan status sosialnya- diciptakan dari jenis yang sama (min nafs wahidah).[19] Atas dasar prinsip inilah, maka interaksi manusia dengan sesamanya harus didasari keyakinan, bahwa semua manusia adalah bersaudara, dan bahwa anggota masyarakat muslim juga saling bersaudara.

Kerukunan dan persaudaraan di dalam istilah Islam disebut dengan “ukhuwwah”, yang berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Dalam kamus bahasa, ukhuwwah juga dibangun dari akar kata “akhkh”  (dalam bentuk mufrad) ditemukan 52 kali, sebagaimana dipakai arti untuk saudara kandung, misalnya pada ayat-ayat tentang waris dan sebagian yang lain dipakai untuk arti saudara sebangsa walau tidak seagama, seperti pada Q.S. al-A’raf: 65. sedangkan dalam bentuk jama’-nya, adakalanya “ikhwan” sebanyak 7 kali digunakan untuk makna persaudaraan seketurunan.[20]

Ukhuwwah dalam arti asalnya, yaitu persamaan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam beberapa ayat maupun hadits Nabi, maka ukhuwwah dapat diklasifikasikan dalam empat tingkatan, sebagai berikut:

  1. Ukhuwwah fi al-‘Ubudiyyah, yaitu ukhuwwah yang dibangun atas dasar persamaan se-mahluk. Manusia, binatang, tumbuhan dan alam semesta adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah, yang oleh karenanya harus dapat hidup berdampingan. Persaudaraan se-mahluk ini misalnya ditunjukkan dalam firman Allah:

“ Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat seperti kamu juga.” (Q.S. al-An’am:38)

 Persamaan lain adalah, sebagai mahluk ciptaan Allah yang sama-sama tunduk dan sujud kepada Allah. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

                        “ Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar manusia.” (Q.S. al-Hajj: 18)

                  Dari konsep ukhuwwah semahluk ini, manusia dituntut berbuat baik dan ramah kepada alam lingkungannya. Dalam ajaran Islam, seorang muslim tidak boleh menyiksa binatang; menyembelih harus dengan pisau yang tajam,[21]

  1. Ukhuwwah fi al-Insaniyyah/Basyariyyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan kemanusiaan. Manusia berasal dari keturunan yang sama, mempunyai bentuk fisik yang sama, diberikan potensi dasar yang sama, akal dan perasaan. Dari persamaan-persamaan inilah, sesame manusia harus hidup bersaudara  dan saling membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Dan persaudaraan basyariyyah tidak membedakan batas-batas agama, warna kulit, budaya, partai politik, status sosial dan sebagainya. Jadi ukhuwwah jenis ini dibangun atas prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal (lihat Q.S. al-Hujarat: 13).

 

  1. Ukhuwwah fi al-Wathaniyyah wa al-Nasb, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar persaman-persamaan sebangsa (tanah air) dan seketurunan (suku). Ukhuwwah Wathaniyyah termanifestasikan dalam bentuk-bentuk; cinta tanah air, rasa memiliki dan mempertahankannya,yang sering disebut dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme ini juga dibenarkan oleh Islam. Sabda Nabi”hubb al-wathan min al-iman” (Cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

Sedangkan persaudaraan seketurunan akan melahirkan “nepotisme”, yaitu perasaan ingin mendahulukan kerabat dari orang lain yang bukan kerabat. Nepotisme seperti ini sebenarnya tidak salah. Ajaran Islam justru selalu menekankan agar mendahulukan keluarga dekat, baru kemudian orang lain, baik dalam mendermakan harta maupundalam mendakwahkan agama.[22] Nepotisme yang dilarang adalah bentuk-bentuk mendahulukan dan memproteksi kluarga dengan cara yang tidak adil, pilih kasih, dan merampas hak-hak orang lain yang bahkan keluarga. Ukhuwwah jenis ini cakupannya lebih sempit, namun ikatan atau fanatismenya lebih kuat.

  1. Ukhuwwah fi al-Din al-Islam (Islamiyyayh), yaitu persaudaraan yang dibangun atas persamaan seagama Islam. Ungkapan “Sesama muslim adalah saudara” adalah prinsip Islam yang sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur’an,[23] maupun dalam hadist Nabi. Di antaranya Nabi Saw bersabda:

“Janganlah kamu saling dengki dan saling bermusuhan, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Janganlah kamu saling mengkhianati, saling membohongi, dan jangan pula meninggalkan (saudara sesame muslim) tanpa pertolongan.”

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Saw juga bersabda:

“ Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan mereka, belas kasihan mereka, dan kelembutan mereka adalah bagaikan satu badan. Apabila salah satu dari anggota badan itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan, sehingga tidak bisa tidur dan terasa panas.”

 

Berbagai jenis dan tingkatan Ukhuwwah ini dalam pelaksanaannya harus saling menguatkan. Tidak boleh mengatasnamakan Ukhuwwah Islamiyyah, jika misalnya dalam pelaksanaannya mengganggu Ukhuwwah Wathaniyyah tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan kemanusiaan, dan sejenisnya. Islam menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu, tidak hanya kepada sesame muslim, bahkan terhadap orng-orang non-muslim.[24] Dengan demikian perbedaan-perbedaan agama, budaya, dan status-status sosial lainnya, tidak menghalangi manusia untuk dapat hidup secara rukun dan saling mendukung.

Dalam ajaran Islam, meskipun tidak diturunkan aturan-aturan rinci dalam mu’amalah namun diberikan petunjuk yang jelas tentang etika-etika yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya harus ditegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (adalah;amanah), dan segala urusan dalam tingkat apapun harus diusahakan dengan jalan musyawarah.

Menghadapi perbedaan golongan dan perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat internal (interen umat beragama) maupun eksternal (antar umat beragama) agar tidak berimplikasi negative, maka perlu ditegakkan beberapa prinsip dan etika sebagai berikut:

  1. Perbedaan adalah sunnat Allah. Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah kemanusiaan. Dunia ini ada karena dibangun oleh pertautan berbagai unsur yang berbeda. Manusia diciptakan dalam dua jenis; laki-laki dan perempuan, dengan sifat baik dan buruk, ada yang kaya dan miskin, beriman dan kafir, surga dan neraka, dan sebagainya. Allah Swt berfirman:

“ Untuk tiap-tiap umat diantara kamu (umat Muhammad dan sebelumnya), kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguju kamu terhadap pemberianNya, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Maidah: 48)

 

            Hikmah diciptakannya perbedaan ini, agar hidup menjadi dinamis dan berkembang, masing-masing mempunyai identitas, agar bisa saling mengukur dan berkompetisi secara sehat.

  1. Dalam Islam, perbedaan pendapat dan lahirnya golongan-golongan sudah mulai muncul pada masa Khulafah ar-Rasyidin dan terus berkembang pada periode-periode berikutnya. Dalam bidang teologi, misalnya, lahir kelompok Syi’ah, Khawarij, Hanafi, Syafi’i, Hambali, Zhahiri, dan sebagainya. Perbedaan ini tidak bisa dielakkan, karena Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber ajaran Islam yang utama bersifat Interpretable, dan potensial dipahami secara berbeda.

 

  1. Menghilangkan perbedaan adalah hal yang mustahil, karena bertentangan dengan sunnat Allah. Yang penting adalah, menegakkan etika berbeda pendapat, yang meskipun berbeda-beda pandangan dan golongan, tetapi dapat hidup rukun dan aman. Ada beberapa etika yang harus dipegangi demi terwujudnya integritas sosial. Pertama, tidak boleh merasa benar sendiri, karena kebenaran mutlak adalah milik Allah dan kebenaran penemuan manusia bersifat relatif. Kedua, Perlu ditegakkan sikap-sikap toleransi (tasamuh), sikap “tepo-seliro” saling menghormati, tidak mengejek dan menghina pihak lain yang berbeda (Q.S. al-Hujurat: 11). Ketiga, perlu dikembangkan sikap berbaik sangka (husnul al-dzan), bersikap positif, yaitu menilai pihak lain yang berbeda secara proporsional dari sisi kekurangan dan kelebihannya, Keempat,  tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekuasaan. Dakwah harus dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Inilah beberapa prinsip etika bermasyarakat menurut ajaran Islam, yang untuk saat sekarang ini semakin relevan untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat plural seperti Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

 

Agus Maladi Irianto & Mudjahirin Thohir, Membangun Rasa Damai di Atas Bara (Semarang: Limpad, 2000).

Ahmad Suaedi (ed.), Kekerasan dalam Perspektif Pesantren (Jakarta: Grasindo, 2000).

Alwi Shihab, Dr., Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999).

Donald K. Emmerson, Indonesia’s Elite: Political Cultureand Culture Politic, (Ithaca: Cornell University Press, 1976).

M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, cet IX, 1995).

Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Letera Antarnusa, 1990).

Nasikun, Dr., Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1993).

Nurcholis Majid, Islam, Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992).

R.H.A. Soenarjo, S.H., Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, 1994) 

Sudirman Tabba, Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

 


[1] Dr. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1993), hlm.64.

[2] Q.S. Al Hujurat: 13.

[3] Q.S. Al-Rum: 22

[4] Q.S. Al-Maidah: 48

[5] Q.S. Ali ‘Imron: 64

[6] Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Letera Antarnusa, 1990), Hal 199-205

[7] Sudirman Tabba, Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm: 75.

[8] Nurcholis Majid, Islam, Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm: 89

[9] Dr. Nasikun, Op.Cit., hlm. 67.

[10] Agus Maladi Irianto & Mudjahirin Thohir, Membangun Rasa Damai di Atas Bara (Semarang: Limpad, 2000). Buku ini merupakan sajian hasil penelitian tentang kekerasan-kekerasan menjelang dan pasca PEMILU di Indonesia, khususnya di Jawa.

[11] Ahmad Suaedi (ed.), Kekerasan dalam Perspektif Pesantren (Jakarta: Grasindo, 2000).

[12] Alwi Shihab, Dr., Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999).

[13] Lihat Q.S. Al Maidah, 5: 48, Al Baqarah, 2: 148.

[14] Donald K. Emmerson, Indonesia’s Elite: Political Cultureand Culture Politic, (Ithaca: Cornell University Press, 1976), hlm. 107

[15] Donald K. Emmerson, Op.Cit., hlm. 129.

[16] Lihat Q.S. Ali Imran, 3: 103.

[17] Q.S. al-Baqarah: 213

[18] Lihat misalnya; Q.S. Yunus: 19, al-Anbiya:92

[19] Q.S. al-Nisa: 1.

[20] Dr. H.M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, cet IX, 1995), hlm.357

[21] Larangan menyiksa binatang ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Saw, lihat misalnya; al-Muntaqa, hlm. 515-516, Baihaqi; dalam Sunan al-Kubra, Juz 9, hlm. 280; Lu’ul wa al-Marjah, hadist ke 1279; Musnad Ahmad, Juz 4, hlm 180-181.

[22] Lihat; Q.S. al-Baqarah: 177; al-Tahrim: 6, dan sebagainya.

[23] Lihat; Q.S. al-Hujurat: 10, at-Taubah: 71, dan sebagainya.

[24] Lihat Q.S. Ali ’Imran: 64; Saba’: 24-25.

Tentang abdulwahidilyas

abdul wahid, staf pengajar di Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, beralamat di Jl. Candi Prambanan VI/1444 Kalipancur Semarang
Pos ini dipublikasikan di Perkuliahan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s